KERAJAAN BANTEN
Sejarah Kerajaan Banten –
Kerajaan
Banten didirikan oleh Fatahillah (1527). Semula, Banten merupakan daerah
kekuasaan Kerajaan Hindu Pajajaran. Kemudian, Banten direbut dan diperintah
oleh Fatahillah dari Demak. Pada tahun 1552, Fatahillah menyerahkan Banten
kepada putranya, Hasanuddin.
Fatahillah
sendiri pergi ke Cirebon dan berdakwah di sana sampai wafat (1570). Ia
dimakamkan di desa Gunung Jati. Oleh karena itu, ia disebut Sunan Gunung Jati.
Di bawah pemerintahan Hasanuddin (1552 – 1570), Banten mengalami kemajuan di
bidang perdagangan dan wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Lampung dan
Sumatra Selatan. Setelah wafat, Hasanuddin digantikan oleh putranya, Panembahan
Yusuf (1570 –1580). Pada masa pemerintahannya, Pajajaran berhasil ditaklukkan
(1579).
Panembahan
Yusuf wafat pada tahun 1580 dan digantikan putranya, Maulana Muhammad (1580 –
1597). Pada masa pemerintahannya, datanglah Belanda. Ia menyambut kedatangan
Belanda dan oleh Belanda ia diberi gelar Ratu Banten. Sepeninggal Ratu Banten,
pemerintahan dipegang oleh Abdulmufakir yang masih kanak-kanak (1597 – 1640).
Ia didampingi oleh walinya, Pangeran Ranamenggala. Pada tahun 1640,
Abdulmufakir diganti oleh Abu Mali Ahmad (1640 – 1651).
Pemerintahan
selanjutnya dipegang oleh Abdul Fatah yang bergelar Sultan Ageng Tirtayasa
(1651 – 1682). Pada masa pemerintahannya, Banten mencapai kejayaan. Sultan
Ageng mengadakan pembangunan, seperti jalan, pelabuhan, pasar, masjid yang pada
dasarnya untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Banten. Namun
sejak VOC turut campur tangan dalam pemerintahan Banten, kehidupan sosial
masyarakatnya mengalami kemerosotan.
Usaha-usaha
yang dilakukan Sultan Ageng terhadap Kerajaan Banten:
1.
memajukan perdagangan Banten dengan meluaskan daerah kekuasaan,
2.
menjadikan Banten sebagai bandar internasional,
3.
memodernisasi bangunan istana dengan arsitektur Lukas Cardeel,
4.
memajukan Islam,
5.
menentang monopoli VOC dan mengusir VOC dari Banten., dan
6.
membangun armada laut.
Keadaan
semakin memburuk ketika terjadi pertentangan antara Sultan Ageng dan Sultan
Haji, putranya dari selir. Pertentangan ini berawal ketika Sultan Ageng
mengangkat Pangeran Purbaya (putra kedua) sebagai putra mahkota. Pengangkatan
ini membuat iri Sultan Haji. Berbeda dengan ayahnya, Sultan Haji memihak VOC.
Bahkan, dia meminta bantuan VOC untuk menyingkirkan Sultan Ageng dan Pangeran
Purbaya.
Sebagai
imbalannya, VOC meminta Sultan Haji untuk menandatangani perjanjian pada tahun
1682 yang isinya, antara lain, Belanda mengakui Sultan Haji sebagai sultan di
Banten; Banten harus melepaskan tuntutannya atas Cirebon, Banten tidak boleh
berdagang lagi di daerah Maluku, hanya Belanda yang boleh mengekspor lada dan
memasukkan kain ke wilayah kekuasaan Banten; Cisadane merupakan batas antara
Banten dan Belanda. Perjanjian tersebut mengakibatkan Banten berada pada posisi
yang sulit karena ia kehilangan peranannya sebagai pelabuhan bebas sejak adanya
monopoli dari Belanda.
Pada
tahun 1683, Sultan Ageng tertangkap oleh VOC sedangkan Pangeran Purbaya dapat
meloloskan diri. Setelah menjadi tawanan Belanda selama delapan tahun, Sultan
Ageng wafat (1692). Adapun Pangeran Purbaya tertangkap oleh Untung Suropati,
utusan Belanda, dan wafat pada tahun 1689.
Kesultanan Banten merupakan sebuah
kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten, Indonesia. Berawal
sekitar tahun 1526, ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan
pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukan beberapa kawasan pelabuhan kemudian
menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan.
Maulana Hasanuddin, putera Sunan
Gunung Jati berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut,
Maulana Hasanuddin mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, yang
kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang
berdiri sendiri.
Selama hampir 3 abad Kesultanan Banten
mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa, yang diwaktu bersamaan
penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang
saudara, dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun
perdagangan, serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni
Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhir
runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosowan sebagai simbol
kekuasaan di Kota Intan dihancurkan, dan pada masa-masa akhir pemerintanannya,
para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di
Hindia Belanda.
1. Persebaran Kerajaan-kerajaan Islam
di Indonesia KerajaanBanten
2. I. Latar Belakang Kerajaan Banten
Lokasi awal dari Banten tidak berada di pesisir pantai melainkan di sekitar 10
KM masuk ke daratan di tepi sungai cibanten di bagian selatan dari kota serang
sekarang ini. Kerajaan Banten terletak di daerah Jawa Barat bagian utara.
Kerajaan Banten menjadi Penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melalui
selat sunda.Dengan posisi yang strategis ini kerajaan banten menjadikerajaan
yang besar di Jawa Barat dan menjadi saingan VOC (Belanda) yang berkedudukan di
Batavia.
3. 1.Sistem Politika. Raja Hasanuddin
(1522-1570 M) putra dari Fatahillah 1).Meletakkan dasar-dasar pemerintahan
kerajaan banten dan merupakan kerajaan yang pertama 2).Menikah dengan putri
raja indraputra 3).Banyak di kunjungi saudagar-saudagar
darigujarat,persia,cina,turki,pegu (burma selatan) dan kaling .
4. b.Panembahan Yusuf (Putra dari
Hasanuddin) 1).Merebut pakuan tahun 1579 M di mana dalampertempuran ini raja
pakuan yang benama Prabu Sedah Tewas 2).Menguasai Kerajaan Pajajaran c. Sultan
Maulana Muhammad 1).Menjadi raja banten pada usia 9 tahun dengan gelarKanjeng
Ratu Banten 2).Menghubungi menjalankan aktivitas pemerintahan kewajiban sampai
rajanya siap untuk memerintah 3).Tahun 1596 menyerang palembang taapi tidak
berhasil dan dia wafat pada pertempuran terebut
5. d.Abdul Mufakir1).Di bantu wali
kerajaan yang bernama Ranamanggala2).Ia sangat berpengaruh oleh pengasuh
pangeran yaitu Nyai Emban Rangkung 3).Orang belanda datang ke indonesia membawa
pemimpin cornelisde houtman, tujuan mereka adalah membeli rempah-rempah.
e.Sultan Ageng Tirtayasa 1)Kerajaan mencapai masa kejayaan 2).Tahun 1671
mengangkat putra mahkota menjadi pembantu raja dengan gelar Sultan Abdul Kahar
6. 2.Sistem Ekonomi Banten berhasil di
rebut dan di islamkan oleh fatahillah dan berkembang sebagai bandar perdagangan
danpusat penyebaran islam. Faktor-faktor yang mendukung antara lain sebagai
berikut : a).Banten terletak di teluk banten dan pelabuhannya memiliki syarat
sebagai pelabuhan yang baik. b).Kedudukan banten yang sangat strategis di teluk
di tepi selat sunda, karena aktivitas pelayaran danperdagangan dari pedagang
islam semakin ramai sebab protugis berkuasa di malaka. c).Banten memiliki bahan
ekspor penting yaitu lada menjadikan daya tarik yang kuat bagi pedagang-
pedagang asing. d).Jatuhnya malaka ketangan portugis di dorong
pedagang-pedagang cari jalan baru di Jawa Barat.
7. 3.Sistem BudayaSistem budaya banten
dikenal dengan nama suku badui kepercayaannya disebut “Pasundan Kawitan”
artinya pasundan yang pertama. Budaya banten banyak di temukan dalam bidang
seni bangunan, yaitu senibangunan masjid agung banten. Mesjid itu dibangun
olehJan Lucas Cardeel (orang belanda yang menganut islam serta bangunan-bangunan
gapura di kaibon banten).
8. 4.Sistem Sosial Sejak daerah banten
di islamkan oleh Fatahillah kehidupan sosial masyarakat banten secara perlahan
mulai melandaskan kepada ajaran-ajaran atau hukum- hukum islam yang berlaku
dalam ajaran islam bahkan pengaruh islam semakin berkembang ke daerahpedalaman
setelah kerajaan banten dapat mengalahkan kerajaan hindu pajajaran. Kehidupan
sosial kerajaan banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dengan
pusat,karena ia sangat memperhatikan pusat kehidupan rakyat dan berusaha untuk
memajukan kesejahteraan rakyat. Setelah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa,
kehidupan sosial kerajaan banten semakin bertambah merosot.
9. II.Peninggalan Kerajaan
BantenPeninggalan kesultanan banten antara lain: 1.Vihara Avalokitesvara
2.Kampung Pamanican 3.Desa Banten 4.Pipa Tembakau 5. Pusat bermacam jenis
senjata tajam
10. III.Keruntuhan Kerajaan
BantenTerjadinya perang saudara antara sultan ageng tirtayasadengan sultan haji
karena sultan haji menjalin hubungan akrab dengan belanda. Kemenangan Sultan
Haji merupakan kehancuran kerajaan banten karena berada di bawah pengawasan
pihak belanda, sultan Haji hanya sebagai lambang belaka (Raja Boneka)
KERAJAAN MATARAM ISLAM
Sejarah
Kerajaan Mataram Islam- Sutawijaya menjabat sebagai raja
pertama di Mataram (1589-1601) dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga
Sayidin Panatagama. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi perlawanan dari
para bupati yang semula tunduk pada Mataram, misalnya Demak dan Pajang.
Perlawanan
juga datang dari daerah Surabaya, Madiun, Gresik, dan Ponorogo. Terjadinya
perlawanan-perlawanan ini dikarenakan Senopati mengangkat dirinya sendiri
sebagai sultan di Mataram. Padahal pengangakatan dan pengesahan sebagai sultan
di Jawa biasanya dilakukan oleh wali. Selama berkuasa, hampir seluruh wilayah
Pulau Jawa dapat dikuasainya. Akan tetapi, ia tidak berhasil mendapatkan
pengakuan dari raja-raja Jawa lain sebagai raja yang sejajar dengan mereka.
Sepeninggal
Panembahan Senopati, penggantinya adalah putranya, Raden Mas Jolang
(1601-1613). Pada masa pemerintahannya ia melanjutkan usaha ayahnya meluaskan
wilayah kekuasaan Mataram. Akan tetapi, ia tidak sekuat ayahnya sehingga tidak
mampu memperluas wilayahnya dan wafat di daerah Krapyak. Oleh karena itu, ia diberi
gelar Panembahan Seda Krapyak.
Pengganti
Mas Jolang adalah putranya Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyakrakusuma
(1613-1645). Ia bergelar Sultan Agung Senopati Ing Alaga Sayidin Panatagama.
Pada masa pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaan. Sultan Agung
berusaha menyatukan Pulau Jawa. Mataram berhasil menundukkan Tuban dan Pasuruan
(1619), Surabaya (1625), dan Blambangan (1639). Hasil ekspansi ini membuat
wilayah Mataram semakin luas.
Hal-hal
penting yang dicapai oleh Sultan Agung sebagai berikut.
1.
Mempersatukan tanah Jawa dan Madura (kecuali Batavia dan Banten), Palembang,
Jambi, dan Banjarmasin.
2.
Mempertahankan Mataram sebagai negara agraris. Mataram maju dengan perdagangan
berasnya.
3.
Mengadakan ekspansi secara besar-besaran sehingga mampu menguasai daerah-daerah
sepanjang pantai utara Jawa dan mampu menyerang VOC di Batavia dua kali (1628
dan 1629), tetapi gagal. Kegagalan ini disebabkan oleh perbekalan sangat
kurang, gudang beras di Karawang dibakar oleh VOC, jarak antara Batavia dan
Mataram sangat jauh sehingga menyebabkan prajurit kelelahan, Batavia dipagari
tembok-tembok yang tinggi dan dilengkapi persenjataan yang modern, adanya wabah
penyakit dan Banten tidak mengusir penjajah.
4.
Mengubah perhitungan tahun Jawa dari Hindu (Saka) ke Islam (Hijrah).
Perhitungan tahun Jawa Hindu berdasarkan peredaran matahari sedangkan tahun
Jawa Islam berdasarkan peredaran bulan. Tahun 1638 bertepatan dengan tahun 1555
Saka.
5.
Menulis kitab Sastra Gending yang merupakan kitab filsafat, kitab Niti Sruti,
kitab Niti Sastra Asthabrata yang berisi ajaran tabiat baik yang bersumber pada
kitab Ramayana.
6.
Mengadakan upacara Gerebeg Maulud dan Gerebeg Syawal.
Setelah
Sultan Agung wafat, tidak ada raja pengganti yang memiliki kecakapan seperti Sultan
Agung, bahkan ada raja yang menjalin kerja sama dengan VOC. Akibatnya, banyak
terjadi pemberontakan, misalnya pemberontakan Adipati Anom yang dibantu Kraeng
Galesung dan Monte Merano, pemberontakan Raden Kadjoran, serta pemberontakan
Trunojoyo. Dalam menghadapi pemberontakan-pemberontakan tersebut, raja-raja
Mataram, misalnya Amangkurat I dan II, meminta bantuan VOC. Hal inilah yang
menyebabkan raja-raja Mataram semakin kehilangan kedaulatan.
Trunojoyo
adalah putra raja Madura, cucu Cakraningrat I. Ia mengadakan perlawanan
terhadap Amangkurat I dan II karena kedua raja itu bekerja sama dengan VOC.
Selain itu, ayahnya dibunuh oleh Amangkurat I dan sepeninggal ayahnya, bukan
dia yang menjadi penggantinya, melainkan pamannya, Cakraningrat II. Merasa tidak
puas, ia kemudian mengembara dan bertemu Adipati Anom (kelak Amangkurat II),
Kraeng Galesung, dan Pangeran Giri (keturunan Sunan Giri). Dengan bantuan
mereka, ia mengadakan pemberontakan terhadap Amangkurat I. Setelah berhasil
menguasai Madura, ia menyerang Mataram. Pemberontakan Trunojoyo dapat
dipadamkan oleh Amangkurat II (yang semula menjadi sekutunya) dengan bantuan
VOC.
Setelah
wafat pada tahun 1703, Amangkurat II digantikan oleh putranya, yaitu Sunan Mas
(Amangkurat III). Pengangkatan Amangkurat III ditentang oleh Pangeran Puger,
adik Amangkurat II atau paman Amangkurat III. Akibatnya, terjadilah Perang
Mahkota I (1704-1708) yang dimenangkan oleh Pangeran Puger yang dibantu oleh
VOC. Setelah naik takhta, Pangeran Puger bergelar Paku Buwono I (1708-1719).
Adapun Sunan Mas/ Amangkurat III melarikan diri ke daerah pedalaman Malang.
Pada
waktu Paku Bowono I wafat (1719), takhta kerajaan diganti oleh putra mahkota,
Sunan Prabu Mangkunegara yang bergelar Amangkurat IV (1719 – 1727). Pada
masanya, berkobar Perang Mahkota II (1719 – 1723). Selain Pangeran Diponegoro
(nama yang kebetulan sama dengan Pangeran Diponegoro yang melawan Belanda pada
abad ke-19) dan Pangeran Dipasanta, keduanya putra Paku Buwono I dari selir,
memberontak pula Pangeran Purboyo, Pangeran Blitar, dan Arya Mataram. Pada
tahun 1723, pemberontakan-pemberontakan tersebut dapat dipadamkan berkat
bantuan VOC.
Setelah
Amangkurat IV, takhta selanjutnya dipegang oleh Paku Buwono II. Masa
pemerintahannya (1727 – 1749) merupakan babak terakhir sejarah Kerajaan
Mataram. Pada masanya, terjadi Perang Mahkota III (1947 – 1755). Raden Mas
Said, putra Mangkunegara yang bersekutu dengan Pangeran Mangkubumi, mengadakan
pemberontakan terhadap Paku Buwono II. Seperti halnya Perang Mahkota I dan II.
Perang Mahkota III ini pun melibatkan campur tangan VOC. Bahkan, sebelum Paku
Buwono II wafat (1749), kekuasaan Mataram telah diserahkan kepada VOC.
Pengganti
Paku Buwono II adalah putranya, Adipati Anom yang bergelar Paku Buwono III
(1749 – 1788). Pada masa pemerintahannya (1755) diadakan Perjanjian Giyanti
antara Paku Buwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk mengakhiri perebutan
kekuasaan. Hasilnya, wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan
Surakarta dengan Paku Buwono III sebagai rajanya dan Kesultanan Yogyakarta
dengan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengku Buwono I sebagai
rajanya.
Perkembangan
selanjutnya, Raden Mas Said dan Paku Buwono III menandatangani Perjanjian
Salatiga (1757). Isinya, Raden Mas Said mendapatkan sebagian daerah Kasunanan
Surakarta yang kemudian dikenal dengan nama Mangkunegaran. Dengan demikian,
wilayah Mataram terbagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan
Surakarta, dan Mangkunegaran.
Birokrasi Pemerintahan Mataram
Di
dalam struktur pemerintahan, raja memegang kekuasaan tertinggi, kemudian
diikuti oleh sejumlah pejabat yang diserahi tugas-tugas tertentu.
Jabatan-jabatan di bawah raja ada hubungannya dengan pembagian wilayah. Wilayah
kekuasaan Mataram dibagi menjadi beberapa kesatuan wilayah dengan keraton
sebagai pusatnya.
1.
Wilayah Kutanegara atau Kutagara, yaitu wilayah ibu kota kerajaan yang meliputi
istana raja.
2.
Wilayah Negara Agung, yaitu wilayah yang mengitari Kutanegara.
3.
Wilayah Mancanegara, yaitu wilayah yang berada di luar Negara Agung tetapi
tidak termasuk wilayah pantai. Wilayah ini dibagi menjadi dua, yaitu
Mancanegara Wetan yang meliputi Jawa Timur sekarang dan Mancanegara Kilen yang
meliputi Jawa Tengah sekarang.
4.
Wilayah Pesisiran, yaitu wilayah yang terletak di daerah pantai utara Jawa.
Wilayah ini dibagi dua, yaitu Pesisiran Wetan dan Pesisiran Kilen yang dibatasi
oleh Sungai Serang yang mengalir di antara Demak dan Jepara.
Adapun
jabatan pemerintahan di bawah raja dibagi menjadi dua jabatan pokok.
1.
Jabatan di dalam istana, dipegang oleh empat wedana lebet (wedana dalam) yaitu
wedana gedong kiwa dan wedana gedong tengen yang bertugas mengurus keuangan dan
perbendaharaan istana, serta wedana keparak kiwa dan wedana keparak tengen yang
bertugas mengurus keprajuritan dan pengadilan. Keempat wedana dalam ini
dikoordinasi oleh patih dalam (patih lebet). Untuk urusan pemerintahan di
Kutanegara, raja mengangkat dua orang tumenggung. Baik wedana dalam maupun
tumenggung, keduanya termasuk anggota Dewan Tertinggi Kerajaan.
2.
Jabatan di luar istana ada tiga, yaitu jabatan di wilayah Negara Agung, jabatan
di wilayah Mancanegara, dan jabatan di wilayah Pesisiran. Wilayah Negara Agung
terbagi menjadi delapan yang masing-masing dikepalai oleh wedana jawi (wedana
luar). Kedelapan wedana luar ini dikoordinasi oleh patih luar (patih jawi).
Wilayah Mancanegara, baik wetan maupun kilen, masing-masing dikepalai oleh
wedana bupati, sama seperti di wilayah Mancanegara. Selain bergelar tumenggung
atau adipati, wedana bupati di wilayah Pesisiran juga bergelar Kiai Demang atau
Kiai Ngabehi.
Di
bidang pengadilan, terdapat jabatan jeksa yang berhak mengemukakan bukti dan
mengajukan tuntutan. Adapun yang berhak mengadili adalah raja. Sementara itu,
pejabat-pejabat seperti wedana dan bupati tidak mendapat gaji, tetapi mereka
mendapat hak tanah gaduhan sebagai tanah lungguh. Untuk menciptakan ketertiban
di seluruh kerajaan diciptakan peraturan-peraturan yang dinamakan
angger-angger. Angger-angger ini harus ditaati oleh seluruh penduduk.
KERAJAAN MAKASSAR
Sejarah
Kerajaan Gowa-Tallo (Makassar) - Pada awalnya,
Kerajaan Gowa-Tallo yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar terdiri dari
beberapa kerajaan yang bercorak Hindu, antara lain, Gowa, Tallo, Wajo, Bone,
Soppeng, dan Luwu. Dengan adanya dakwah dari Dato'ri Bandang dan Dato'
Sulaiman, Sultan Alauddin (Raja Gowa) masuk Islam. Setelah raja memeluk Islam,
rakyat pun segera ikut memeluk Islam.
Kerajaan
Gowa dan Tallo kemudian menjadi satu dan lebih dikenal dengan nama Kerajaan
Makassar dengan pemerintahannya yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin
(1653-1669). Ia berhasil memperluas pengaruh Kerajaan Makassar sampai ke Matos,
Bulukamba, Mondar, Sulawesi Utara, Luwu, Butan, Selayar, Sumbawa, dan
Lombok.
Hasanuddin
juga berhasil mengembangkan pelabuhannya dan menjadi bandar transito di Indonesia
bagian timur pada waktu itu. Hasanuddin mendapat julukan Ayam Jantan dari
Timur. Karena keberaniannya dan semangat perjuangannya, Makassar menjadi
kerajaan besar dan berpengaruh terhadap kerajaan di sekitarnya.
Faktor-faktor penyebab Kerajaan Makassar menjadi besar:
1.
letaknya strategis, baik sekali untuk pelabuhan;
2.
jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan pedagang Islam pindah ke
Makassar.
Perkembangan
Makassar menyebabkan VOC merasa tersaingi. Makassar tidak tunduk kepada VOC,
bahkan Makassar membantu rakyat Maluku melawan VOC. Kondisi ini mendorong VOC
untuk berkuasa di Makassar dengan menjalin kerja sama dengan Makassar, tetapi
ditolak oleh Hasanuddin. Oleh karena itu, VOC menyerang Makassar dengan
membantu Aru Palaka yang telah bermusuhan dengan Makassar. Akibatnya, benteng
Borombong dan ibu kota Sombaopu jatuh ke tangan musuh, Hasanuddin ditangkap dan
dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya (1667).
Isi
Perjanjian Bongaya
1. VOC
memperoleh hak monopoli di Makassar.
2. VOC
diizinkan mendirikan benteng di Makassar.
3.
Makassar harus melepaskan jajahan seperti Bone.
4.
Semua bangsa asing diusir dari Makassar, kecuali VOC.
5.
Kerajaan Makassar diperkecil hanya tinggal Gowa saja.
6.
Makassar membayar semua utang perang.
7. Aru
Palaka diakui sebagai Raja Bone.
Akibat
kekalahannya, peranan Makassar sebagai penguasa pelayaran dan perdagangan
berakhir. Sebaliknya, VOC memperoleh tempat yang strategis di Indonesia bagian
timur. Rakyat Makassar yang tidak mau menerima Perjanjian Bongaya, seperti
Kraeng Galesung dan Monte Merano, melarikan diri ke Mataram. Selanjutnya, untuk
memperlemah Makassar, benteng Sombaopu dihancurkan oleh Speelman dan benteng
Ujung Pandang dikuasai VOC diganti nama menjadi benteng Ford Roterdam.
Dalam
bidang kebudayaan, Makassar sebagai kerajaan yang bersifat maritim sedikit
meninggalkan hasil-hasil budaya. Peninggalan budaya Makassar yang menonjol
adalah perahu pinisi, lambo, dan bercadik. Dalam bidang sastra, diperkirakan
sudah lahir beberapa karya sastra. Hanya saja, karya-karya tersebut tidak
sampai ke kita. Tetapi pada saat itu sudah ada sebuah buku tentang hukum laut
dan perniagaan, yaitu Ade' Allopiloping Bicaranna Pabbalu'e dan naskah lontar
karya Amanna Gappa.
Birokrasi Pemerintahan Makassar
Di
Sulawesi, ditemukan buku kronik, antara lain, Lontara (himpunan cerita yang
memuat silsilah raja-raja Gowa, Bone, Wajo, Luwu, dan sebagainya), Sanggala
(himpunan cerita yang memuat silsilah raja-raja Toraja), dan I La Galigo
(himpunan cerita yang memuat silsilah raja-raja Bugis). Dari sekian banyak
kerajaan di Sulawesi Selatan, ada tiga kerajaan besar, yaitu
1.
Kerajaan Gowa, rajanya disebut Sombaya ri Gowa (yang disembah di Gowa);
2.
Kerajaan Luwu, rajanya disebut Pajunge ri Luwu atau Mapajunge ri Luwu;
3.
Kerajaan Bone, rajanya disebut Mangkau'E ri Bone (yang bertakhta di Bone).
Setelah
raja-raja Makassar masuk Islam, mereka bergelar sultan. Dalam menjalankan
pemerintahannya, raja dibantu oleh suatu dewan yang disebut Kasuwiyang
Salapanga (pangabdi sembilan), kemudian diubah menjadi Bate Salapanga (bendera
sembilan). Sebagai pembantu raja yang menjalankan undang-undang pemerintahan,
majelis diawasi oleh seorang pemimpin yang disebut Paccalaya (hakim).
Setelah
raja, jabatan tertinggi di bawahnya adalah Pabbicarabutta yang dibantu oleh
Tumailalang Matowa dan Tumailalang Malolo. Tumailalang Matowa bertugas sebagai
pegawai tinggi yang menyampaikan perintah raja kepada majelis Bate Salapanga.
Adapun Tumailalang Malolo adalah pegawai tinggi urusan istana. Panglima yang memimpin
tentara dalam perang disebut Anrong Guru Lompona Tumakjannangang. Mereka
bergelar Karaeng atau Gallareng.
Ada
lagi jabatan yang disebut Opu Bali Ranten, yaitu bendahara kerajaan. Selain
sebagai bendahara, ia juga mengurus masalah perdagangan dan hubungan ke luar.
Bidang agama diurus oleh seorang kadhi yang dibantu oleh imam, khatib, dan
bilal.
Pada
abad ke-17 di Sulawesi Selatan telah muncul beberapa kerajaan kecil, seperti
Goa, Tallo, Sopeng, dan Bone. Kerajaan besar ialah Goa dan Tallo. Keduanya
lebih dikenal sebagai kerajaan Makassar. Puncak kejayaanya pada masa
pemerintahan Sultan Hasanudin (1654-1670)
Pertempuran
besar meletus pada 1666 di masa Sultan Hasanuddin. VOC di bawah pimpinan
Speelman berkoalisi dengan Kapten Jonker dari Ambon dan Aru Palaka, Raja Bone.
Hasanuddin kalah dan terpaksa menandatangani
Perjanjian Bongaya pada 18
November 1667. Isinya sangat merugikan rakyat Makassar, yakni :
a. Wilayah Makassar terbatas pada Goa,
wilayah Bone dikembalikan kepada Aru Palaka
b. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa
seizin VOC
c. Makassar tertutup untuk semua bangsa
kecuali VOC dengan hak monopolinya
d. Semua benteng harus dihancurkan, kecuali
benteng ujung pandang yang kemudian namanya diganti menjadi benteng Rotterdam.
e. Makassar harus mengganti kerugian perang
sebesar 250 ribu ringgit.
Makassar
berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing seperti
Portugis, Inggris, dan Denmark berdagang di Makassar. Karena itu, disusunlah
hokum niaga dan perniagaan yang disebut Ade Allopioping Bicarance Pabbalu’e dan
sebuah naskah lontar karya Amanna Gappa.
0 komentar
Posting Komentar